Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

 

Sumber : https://pin.it/7FVMu5o

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Mualimin Abdi menyebut, pada tahun 2021 ada sekitar 1.500 aduan terkait dugaan pelanggaran HAM.

Dari laporan yang masuk tersebut, kata dia, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi adalah di bidang pertanahan.

"Dari Januari ke September 2021 ada 1.500-an aduan tematik, ada aspek perdata, lingkungan hidup, kelompok rentan, intoleransi, paling banyak pertanahan,” ujar Mualimin dalam acara Media Gathering Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2021, Senin, (6/12/2021).

Mualimin menjelaskan, dalam laporan itu, masyarakat mengadu secara langsung maupun tidak langsung sepeti melalui surat.

Menurut dia, dari jumlah aduan itu, Ditjen HAM telah menyelesaikan sekitar 331 aduan untuk ditelaah dan 229 di antaranya telah diberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam laporan tersebut.

Kendati demikian, ujar Mualimin, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini tidak menyurutkan upaya pemerintah dalam pemajuan HAM.

Melalui Kemenkunham, Pemerintah berkomitmen bahwa tanggung Jawab HAM harus tetap berjalan dengan baik.

Komitmen tersebut diwujudkan ke dalam sejumlah program- program yang telah berjalan seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM), dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

“Pada RANHAM yang memasuki generasi ke-5 ini, pemerintah menyasar empat kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” ujar Mualimin.

KemenkumHAM juga memperbaharui program Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM) melalui PermenkumHAM Nomor 22 Tahun 2021.

Berbeda dari KKPHAM sebelumnya, kini hak sipil dan politik sebagai bagian kriteria hak yang dijadikan penilaian bagi seluruh kabupaten/kota di tanah air.

Ada pun melalui P2HAM, KemenkumHAM mendorong peningkatan pelayanan publik di UPT baik Keimigrasian maupun Pemasyarakatan agar menerapkan prinsip-prinsip HAM.

Setelah dua tahun berjalan, tutur Mualimin, P2HAM mendapat juga mendapat respon positif dari sejumlah pemerintah daerah.

“Sebagai role model inisiasi implementasi P2HAM di daerah, KemenkumHAM mengembangkan program P2HAM di tiga daerah yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar, dan Pemprov Banten,” kata Mualimin.

 

Sumber :

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/12/06/17263701/ditjen-ham-sebut-ada-1500-aduan-terkait-dugaan-pelanggaran-ham-sepanjang?page=all.

Penulis : Irfan Kamil

Editor : Diamanty Meiliana

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Makna “Unity in Diversity” untuk Indonesia

          Unity in Diversity  atau persatuan dalam keberagaman bagi Indonesia mungkin kini mulai terusik. Ada banyak faktor dimana keberagaman di Indonesia menjadi isu yang sensitif. Mulai dari konstelasi politik sampai dengan kagetnya masyarakat Indonesia terhadap sosial media.         Percaya tidak percaya, sekarang isu mengenai mayoritas dan minoritas sangat menggema di Indonesia. hal ini sungguh meresahkan. Ketika dalam suatu negara minoritas tertindas, berarti ada yang salah dengan  mindset  di negara ini.         Jika kita pernah menonton film “The Great Debater” yang dibintangi oleh Denzel Washington yang mengisahkan perjuangan tiga anak muda kulit hitam di Amerika dalam kompetisi debat dimana pada masa itu kita tahu isu antara orang kulit putih dengan  coloured people  seperti kulit hitam sungguh tragis terjadi. Dalam film itu ada momen yang unik ketika Samanth...
Baca selengkapnya

Krisis Identitas Nasional dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Gambar
Sumber : https://pin.it/6xwNz49   Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu cirikhas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah Identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakaat, berbangsa dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini terutama dalam dunia Pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan jaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk – produk, masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi – destinasi wisata yang ada di luar negeri padahal destinasi wisata yang a...
Baca selengkapnya

Lemahnya Ketahanan Ideologi Jadi Pemicu Terorisme

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS - Ketahanan ideologi dan sosial budaya yang lemah, terlebih diperburuk pandemi Covid-19, ditengarai turut memicu banyaknya anak muda yang berpikir radikal, bahkan berani melakukan aksi teror, seperti dalam peristiwa bom bunuh diri di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu lalu. Perlu ada penguatan kohesi sosial untuk mengatasi problem ini. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh komponen untuk mencegah terorisme. Dimensi ideologi dan sosial budaya menjadi yang terlemah di antara sejumlah dimensi dalam Indeks Ketahanan Nasional 2020 hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Tenaga profesional Lemhannas, Dadan Umar Daihani, saat dihubungi pada Selasa (30/3/2021), mengatakan, tanpa pandemi Covid-19, gatra ideologi dan sosial budaya ada di tingkat yang rendah. Saat pandemi melanda, ketidakpatuhan dan intoleransi meningkat serta rasionalitas menurun dengan didukung media sosial. ”Kohesi sosial kita sedang men...
Baca selengkapnya