Laporan Litigasi HAM YLBHI : Pelanggaran HAM Terus Terjadi

Sumber : https://pin.it/3FQCBmv

Jakarta, Gatra.com - Menurut laporan litigasi Hak Asasi Manusia (HAM) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia telah berjanji menjamin penegakan HAM melalui kerangka hukum domestiknya, baik dimuat dalam Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Ada sebanyak 9 konvensi internasional terkait Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi atau aksesi oleh Indonesia ke dalam hukum nasional, bahkan pemerintah sudah membuat rencana aksi nasional HAM setiap periode pemerintahan.

Dilansir dari laporan litigasi HAM YLBHI, namun perwujudan komitmen tersebut hanya sekedar di atas kertas, karena pada kenyataannya pelanggaran Hak Asasi Manusia terus terjadi baik di wilayah hak sipil dan politik maupun di wilayah ekonomi, sosial dan budaya. Yang lebih buruk, tidak tersedia mekanisme yang efektif bagi para korban untuk menuntut kerugian yang diderita.

Sementara itu, Ketua Advokasi YLBHI M. Isnur mengatakan kasus-kasus yang mereka tangani, yang 12 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tangani, di mana layyer atau pengacara-pengacara LBH itu sebelumnya dilatih untuk memasukkan litigasi HAM itu.

Jadi mereka mencoba melaporkan sejauh mana upaya mereka memasukkan dalil argumentasi HAM, kalo sebelumnya mungkin di kasus pidana itu mereka hanya argumentasi misalnya KUHAP [Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana] gitu ya, nah sekarang bagaimana memasukkan pasal-pasal konstitusi, memasukkan pasal-pasal Kovenan ICCPR [International Covenant on Civil and Political Rights]. Jadi, ini upaya-upaya mereka gitu," tuturnya, via Zoom dalam diskusi publik bertajuk "Publikasi dan Diseminasi Hasil Evaluasi Penanganan Kasus Litigasi HAM 2021", yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Yayasan LBH Indonesia pada Rabu, (29/12).

"Dan ini bagian dari upaya YLBHI, mendorong negara memulihkan, melakukan upaya-upaya penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia," tambah Isnur.

Di samping itu, masih melansir dari laporan litigasi YLBHI, pengadilan semestinya menjadi benteng terakhir bagi korban pelanggaran HAM. Namun sayangnya, pengadilan kurang begitu efektif dalam mengupayakan pemulihan. Padahal, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

 

Sumber :

https://www.gatra.com/detail/news/532498/hukum/laporan-litigasi-ham-ylbhi-pelanggaran-ham-terus-terjadi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Makna “Unity in Diversity” untuk Indonesia

          Unity in Diversity  atau persatuan dalam keberagaman bagi Indonesia mungkin kini mulai terusik. Ada banyak faktor dimana keberagaman di Indonesia menjadi isu yang sensitif. Mulai dari konstelasi politik sampai dengan kagetnya masyarakat Indonesia terhadap sosial media.         Percaya tidak percaya, sekarang isu mengenai mayoritas dan minoritas sangat menggema di Indonesia. hal ini sungguh meresahkan. Ketika dalam suatu negara minoritas tertindas, berarti ada yang salah dengan  mindset  di negara ini.         Jika kita pernah menonton film “The Great Debater” yang dibintangi oleh Denzel Washington yang mengisahkan perjuangan tiga anak muda kulit hitam di Amerika dalam kompetisi debat dimana pada masa itu kita tahu isu antara orang kulit putih dengan  coloured people  seperti kulit hitam sungguh tragis terjadi. Dalam film itu ada momen yang unik ketika Samanth...
Baca selengkapnya

Krisis Identitas Nasional dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Gambar
Sumber : https://pin.it/6xwNz49   Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu cirikhas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah Identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakaat, berbangsa dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini terutama dalam dunia Pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan jaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk – produk, masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi – destinasi wisata yang ada di luar negeri padahal destinasi wisata yang a...
Baca selengkapnya

Lemahnya Ketahanan Ideologi Jadi Pemicu Terorisme

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS - Ketahanan ideologi dan sosial budaya yang lemah, terlebih diperburuk pandemi Covid-19, ditengarai turut memicu banyaknya anak muda yang berpikir radikal, bahkan berani melakukan aksi teror, seperti dalam peristiwa bom bunuh diri di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu lalu. Perlu ada penguatan kohesi sosial untuk mengatasi problem ini. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh komponen untuk mencegah terorisme. Dimensi ideologi dan sosial budaya menjadi yang terlemah di antara sejumlah dimensi dalam Indeks Ketahanan Nasional 2020 hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Tenaga profesional Lemhannas, Dadan Umar Daihani, saat dihubungi pada Selasa (30/3/2021), mengatakan, tanpa pandemi Covid-19, gatra ideologi dan sosial budaya ada di tingkat yang rendah. Saat pandemi melanda, ketidakpatuhan dan intoleransi meningkat serta rasionalitas menurun dengan didukung media sosial. ”Kohesi sosial kita sedang men...
Baca selengkapnya