Penegakan HAM di Indonesia belum mengalami Kemajuan

 


Kabar Latuharhary – Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) belum menunjukkan pencapaian yang signifikan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Webinar “Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru (Perspektif Nasional, Regional dan Internasional)”, Kamis (09/07/2020). Dalam diskusi yang digagas oleh Human Rights Working Group (HRWG) tersebut, Beka menyampaikan banyak faktor yang menjadi pendorong persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

“Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial; eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia; lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia,” jelas Beka.

Beka juga mengungkapkan catatan penegakan hak asasi manusia pada 2019 yang diterima oleh Komnas HAM. Sepanjang 2019, Komnas HAM menerima 2.757 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) aduan yang datang dari seluruh Indonesia.  Wilayah terbanyak pengadu datang dari DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan isu yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan  terkait sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, serta kepegawaian.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian. Namun, jumlah aduan terkait kepolisian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi, dan lain-lain.

Ketika membahas persoalan covid-19, Beka menyampaikan bahwa situasi penegakan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia belum banyak berubah. Komnas HAM masih banyak menerima aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia, juga kebebasan sipil dalam berpendapat dan berekspresi selama masa pandemi covid-19.

“Selain penanganan covid-19 yang pendekatannya kurang berperspektif hak asasi manusia, rendahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga juga menimbulkan kerugian di masyarakat. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda menggembirakan dari penanganan covid-19, bahkan beberapa hari terakhir penambahan kasus masih tinggi,” ujar Beka.

Di akhir pemaparannya, Beka menyampaikan bahwa di samping hak atas kesehatan, pelayanan publik dan penyelesaian keadilan yang berkaitan dengan pengaduan, sengketa dan konflik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat juga terdampak. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka menghormati kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dengan begitu, ketika ada kritik, masukan dan partisipasi tidak direspon negatif dan bahkan berujung pada proses hukum.

“Terkait kualitas demokrasi, pada akhir 2020 akan dilaksanakan Pilkada serentak di level Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ketika belum bisa memberikan signal positif untuk penanganan covid-19, masih akan terus ada keraguan soal kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, dikhawatirkan akan banyak politisasi anggaran negara yang mengatasnamakan Pilkada sehingga hak asasi manusia terlupakan,” pungkas Beka. (Utari/Ibn/RPS)

 

Sumber :

komnasham.go.id/n/1480

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sebuah Makna “Unity in Diversity” untuk Indonesia

          Unity in Diversity  atau persatuan dalam keberagaman bagi Indonesia mungkin kini mulai terusik. Ada banyak faktor dimana keberagaman di Indonesia menjadi isu yang sensitif. Mulai dari konstelasi politik sampai dengan kagetnya masyarakat Indonesia terhadap sosial media.         Percaya tidak percaya, sekarang isu mengenai mayoritas dan minoritas sangat menggema di Indonesia. hal ini sungguh meresahkan. Ketika dalam suatu negara minoritas tertindas, berarti ada yang salah dengan  mindset  di negara ini.         Jika kita pernah menonton film “The Great Debater” yang dibintangi oleh Denzel Washington yang mengisahkan perjuangan tiga anak muda kulit hitam di Amerika dalam kompetisi debat dimana pada masa itu kita tahu isu antara orang kulit putih dengan  coloured people  seperti kulit hitam sungguh tragis terjadi. Dalam film itu ada momen yang unik ketika Samanth...
Baca selengkapnya

Krisis Identitas Nasional dalam Dunia Pendidikan Indonesia

Gambar
Sumber : https://pin.it/6xwNz49   Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu cirikhas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah Identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakaat, berbangsa dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini terutama dalam dunia Pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan jaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya, pemakaian produk – produk, masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi – destinasi wisata yang ada di luar negeri padahal destinasi wisata yang a...
Baca selengkapnya

Lemahnya Ketahanan Ideologi Jadi Pemicu Terorisme

Gambar
  JAKARTA, KOMPAS - Ketahanan ideologi dan sosial budaya yang lemah, terlebih diperburuk pandemi Covid-19, ditengarai turut memicu banyaknya anak muda yang berpikir radikal, bahkan berani melakukan aksi teror, seperti dalam peristiwa bom bunuh diri di Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu lalu. Perlu ada penguatan kohesi sosial untuk mengatasi problem ini. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya keterlibatan seluruh komponen untuk mencegah terorisme. Dimensi ideologi dan sosial budaya menjadi yang terlemah di antara sejumlah dimensi dalam Indeks Ketahanan Nasional 2020 hasil kajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Tenaga profesional Lemhannas, Dadan Umar Daihani, saat dihubungi pada Selasa (30/3/2021), mengatakan, tanpa pandemi Covid-19, gatra ideologi dan sosial budaya ada di tingkat yang rendah. Saat pandemi melanda, ketidakpatuhan dan intoleransi meningkat serta rasionalitas menurun dengan didukung media sosial. ”Kohesi sosial kita sedang men...
Baca selengkapnya